PESISIR BARAT– Wakil bupati Pesisir Barat Irawan Topani, S.H., M.Kn., berkoordinasi dengan Direktorat Jendral (Ditjen). Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dalam rangka audiensi dan penyampaian usulan pembangunan dermaga Pelabuhan Pengumpan Lokal Kuala Stabas Krui, di Lantai 17 Gedung Karya, Kemenhub, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Dalam koordinasinya tersebut Wakil Bupati, Irawan Topani, didampingi langsung Pj. Sekda, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Ariswandi, S.Sos., M.P., dan Plt. Inspektur, Henri Dunan, S.E., S.H., M.H., CGCAE., disambut langsung oleh Direktur Kepelabuhan, Muhammad Masyhud, S.T., M.T., didampingi Kasubdit Perencanaan Program Pembangunan dan Fasilitas Pelabuhan, Paripurna Sandi Nugraha.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati, Irawan Topani menyampaikan bahwa berdasarkan ejarah, pada masa lalu Pelabuhan Kuala Stabas Krui merupakan bagian dari wilayah kewedanaan Krui Keresidenan Bengkulen sampai dengan era Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Pelabuhan Kuala Stabas Krui berperan sebagai titik simpul penting dalam jaringan transportasi, ekonomi, dan sosial pintu masuk dan keluar bagi barang, dan orang, serta merupakan mobilitas utama pemerintahan dan masyarakat Krui padamasa itu,” ungkap Wakil Bupati, Irawan Topani.
Dilanjutkan Wakil Bupati, Irawan Topani, seiring dengan pelaksanaan pembangunan jalan nasional dan jalan provinsi pada Tahun 1970 an, maka masyarakat Krui lebih memilih menggunakan transportasi darat. Saat ini fungsi Pelabuhan Kuala Stabas Krui merupakan sarana penghubung utama masyarakat Pesibar yang akan melakukan penyebrangan ke Kecamatan Pulau Pisang dengan status pelabuhan.
Dan merupakan Pelabuhan Pengumpan Lokal berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, terutama di daerah terpencil, terisolasi, atau perbatasan.
“Pelabuhan ini merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama yaitu Kantor UPP Kelas III Kota Agung,” lanjut Wakil Bupati, Irawan Topani.
Masih kata Wakil Bupati, Irawan Topani, sebelumnya Pemkab Pesibar telah menyampaikan surat Nomor: 500.11.16.1/3985/IV.13/2024, Kepada Kepala Kantor UPP Kelas III Kota Agung dengan perihal permohonan rehabilitasi Pelabuhan Pengumpan Lokal Kuala Stabas Krui, mengingat saat ini telah terjadi kerusakan infrastruktur Pelabuhan Pengumpan Lokal Kuala Stabas Krui yang diakibatkan oleh bencana alam berupa gelombang laut dengan ketinggian hingga 4 Meter serta kecepatan angin mencapai 2-35 Knot pada 5 Desember 2024 lalu .
“Selain itu kerusakan yang semakin meluas dan terjadi abrasi akibat gelombang laut, sehingga aktifitas bongkar muat dan penyeberangan masyarakat Pesibar menjadi terhambat,” tandas Wakil Bupati, Irawan Topani.
Mengingat pentingnya fungsi Pelabuhan Pengumpan Lokal Kuala Stabas ini bagi masyarakat Pesibar, masih kata Wakil Bupati, Pemkab Pesibar berharap Dirjen. Perhubungan Laut dapat segera melaksanakan perbaikan/rehabilitasi.
Sementara itu Direktur Kepelabuhanan, Muhammad Masyhud, memberikan tanggapan keprihatinan terhadap kondisi Pelabuhan Pengumpan Lokal Kuala Stabas Krui yang mengalami kerusakan akibat bencana gelombang laut tinggi dan angin kencang tersebut.
Meski begitu, berkaitan dengan permohonan rehabilitasi, Kemenhub terlebih awal akan segera menelusuri dokumen kepemilikan aset dermaga Pelabuhan Pengumpan Lokal Kuala Stabas Krui dengan mengumpulkan arsip zaman dulu, mulai dari yang terdokumen di Kemenhub, Arsip Nasional, dan Pemprov Lampung sehingga status kepemilikan bisa direhabilitasi setelah penetapan status kepemilikan terselesaikan.
“Mengingat ketidakpastian kepemilikan aset pelabuhan banyak sekali ditemukan diseluruh wilayah Indonesia termasuk Pelabuhan Kuala Stabas Krui yang dikategorikan sebagai pelabuhan pengumpan lokal dibawah Kantor UPP Kelas III Kota Agung,” tukas Direktur Kepelabuhanan, Muhammad Masyhud. ( rical)
